Q. TANYA JAWAB

HUKUM DAN POLITIK

TANYA: Mengapa banyak produk undang-undang dan peraturan lainnya yang terasa tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

JAWAB: Hal itu terjadi karena seringkali undang-undang lahir karena tarik ulur kepentingan politik. Perhatikan pada UUD 1945 Bab VII Pasal 20: Ayat (1) DPR berkuasa membentuk UU;Ayat (2) RUU dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk disetujui bersama; Ayat (3) Jika suatu RUU tidak disetujui bersama (oleh DPR dan Presiden) maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; Ayat (4) Presiden mengesahkan RUU menjadi UU. Padahal DPR sebagai lembaga legislative itu terdiri dari banyak kelompok politis yang masing-masing mempunyai agenda politik sendiri-sendiri. Dalam membuat UU seringkali yang menjadi motivasi mereka adalah bagaimana menggolkan kepentingan politik mereka sendiri.

MENGUBAH PANCASILA?

TANYA: Apa yang terjadi jika Pancasila diubah?

JAWAB: Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang secara filosofis seharusnya menjadi sumber dari segala tertib hukum di Indonesia. Pencantuman Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa, pertama, ia merupakan filsafat-ideologi yang bersifat universal. Kedua, Pancasila merupakan pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental (staatfundamentalnorm). Jadi, jika kita mengubah Pancasila berarti membatalkan pendirian Negara Republik Indonesia. Jika menggantinya dengan dasar negara lain berarti sama saja kita mendirikan negara baru. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa 4 pilar bangsa berikut ini merupakan harga mati, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (lihat juga www.christiancitizenship.wordpress.com)

HAM DAN UUD 1945

TANYA: Apakah HAM (Hak Asasi Manusia) dijamin dalam UUD 1945?

JAWAB: Dalam UUD 1945 hanya ada 7 pasal tentang HAM (27, 28, 29, 30, 31, 32, 34). Tetapi dalam Pembukaan-nya terdapat penekanan kusus tentang HAM (”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan). Karena minimnya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 itu maka pada masa Orde Baru diperlengkapi dengan undang-undang lain yang menyentuh soal HAM seperti UU No 14 th 1970 – ada 8 pasal HAM dan UU No 8 th 1981 – ada 40 pasal HAM (Abdullah Yazid dkk, 2007). Dalam UUD 1945 hasil AMANDEMEN 18 Agustus 2000 telah bertambah 1 bab kusus tentang HAM yaitu BAB X-A tentang HAM mulai pasal 28 A sampai 28 J sebagai berikut (Abdullah Yazid dkk, 2007). (lihat juga www.christiancitizenship.wordpress.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: