P. ARTIKEL

RENUNGAN DI TENGAH KONTROVERSI RUU RN

Oleh: Haryadi Baskoro

Artikel OPINI dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (28 September 2009)

Perjalanan berliku untuk merumuskan Undang-undang Rahasia Negara (UURN) ternyata harus melewati suatu hari yang khusus memperingati hak manusia (masyarakat) untuk memperoleh informasi (28 September). Momen ini semestinya menambah bahan perenungan sebelum undang-undang kontroversial itu benar-benar akan ditetapkan.

Menurut catatan Zulkifli (2009), pada 28 September 2002 silam terbentuklah jaringan advokasi kebebasan informasi sedunia bernama Freedom of Information Advocates (FOIA Network). Dalam momen pembentukan jaringan internasional yang dilakukan di Sofia, Bulgaria itu diusulkan pula tanggal 28 September sebagai International Right to Know Day atau Hari Hak Memperoleh Informasi. Peringatan itu menjadi simbol global gerakan untuk mempromosikan hak untuk mendapatkan informasi.

Latar belakang promosi Hari Hak Memperoleh Informasi itu adalah keprihatinan dunia akan kesewenang-wenangan pemerintah-pemerintah yang ada. Tidak sedikit rezim otoritarian bobrok yang melindungi diri dan melanggengkan kekuasaannya dengan cara menutup informasi bagi rakyatnya. Atas nama rahasia negara mereka melarang, menghukum, dan bahkan menindas rakyat yang mencoba-coba membongkar informasi. Dari sinilah masyarakat dunia menuntut supaya para penguasa bersikap transparan. Harapan itu sejalan dengan visi demokrasi di mana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kebebasan memperoleh informasi itu pulalah yang merupakan perjuangan Reformasi Indonesia sejak 1998 silam. Sebab, selama puluhan tahun kebebasan semacam itu tidak bisa dinikmati. Di satu sisi, rezim Orba memang membangun masyarakat untuk melek informasi. Menurut catatan Ricklefs (2008), pada 1984, 97% dari anak berusia 7-12 tahun sedang sekolah, padahal pada 1973 hanya 57%. Tingkat buta huruf berkurang drastis pada 1980. Kaum pria di atas usia 10 tahun yang melek huruf bertumbuh dari 80,4% menjadi 89,6% pada 1990. Sedangkan kaum wanita di atas usia 10 tahun yang melek huruf  berkembang dari 63,6% menjadi 78,7% pada 1990. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang sudah bisa membaca itu dilarang ’membaca’. Pada 1978 diadakan ”normalisasi kampus” yang membatasi gerak mahasiswa. Hal itu sama dengan tindakan membutakan mahasiswa dan para akademisi. Pada 1994, Pemerintah menutup (membreidel) majalah Editor, Detik, dan Tempo. Meskipun Gunawan Muhammad waktu itu berjuang via pengadilan, usahanya tak juga menemui keberhasilan.

Namun, rezim Orba juga runtuh karena kekuatan informasi. Masyarakat Indonesia yang kian maju menurut ukuran akademis di satu sisi, dan perkembangan teknologi informasi yang makin pesat di sisi lain, menciptakan era keterbukaan baru. Sejak teknologi parabola dan kemudian internet berkembang pesat, masyarakat kita menjadi tahu banyak hal. Berbekal banyak informasi tentang kebobrokan rezim Orba maka segenap rakyat menyatukan langkah untuk melengserkan penguasa saat itu dan memulai babakan anyar yang disebut Reformasi.

Sampai sekarang, trauma masyarakat Indonesia tentang masalah kebebasan informasi ternyata masih belum hilang sama sekali. Maklum, keterjajahan informasi itu sudah diderita selama puluhan tahun. Karena itu sejak 1998 terjadi euforia kebebasan informasi. Dan, ketika sekarang dilontarkan gagasan tentang UU Rahasia Negara, seolah itu mengorek luka lama dan membangkitkan trauma masa lalu tersebut. Gagasan itu dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai semacam usaha menghidupkan kembali kekuasaan otoriter gaya Orba.

Sebagian yang lain mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan mempersulit pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Papang Hidayat, aktivis HAM dari Kontras, sebagaimana dilansir Detik News misalnya, mengatakan bahwa UU ini akan cenderung menutup beberapa informasi tentang TNI, Polri, dan Intelijen yang selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap terjerat kasus pelanggaran HAM. Dalam penyelidikan atas kasus-kasus seperti itu memang diperlukan penggalian banyak informasi yang nantinya bisa saja dilarang karena diklaim sebagai rahasia negara.

Ada pula, misalnya Heni Purwono, yang mengkhawatirkan kalau UURN nanti akan menjadi lonceng kematian bagi para sejarawan. Sebagai contoh, sampai sekarang arsip nasional tentang peristiwa G 30 S PKI pun belum dibuka. Juga masalah Supersemar 1966, masih belum jelas. Seandainya dengan alasan rahasia negara sehingga tidak boleh dibongkar-bongkar maka tamatlah kegiatan riset sejarah di negeri ini. Akhirnya para penguasalah yang akan merekonstruksi sejarah untuk kepentingan politik mereka.

Berbagai kalangan, dari para ilmuan, para jurnalis profesional, sampai para blogger amatiran telah melontarkan berbagai keberatan atas rencana penetapan UURN tersebut. Apalagi selama ini sudah ada dalam KUHP, misalnya Pasal 113a ayat (1) yang mengatur sanksi untuk tindak pidana pembocoran rahasia negara. Jika masih ditambah lagi dengan UU khusus, dirasa sebagai tindakan berlebihan yang bernuansa politis.

Pro kontra RUU RN itu sebenarnya menunjukkan proses pembelajaran tentang Reformasi. Selama ini, kita cenderung berpikir bahwa reformasi adalah membuang semua yang berbau masa lalu. Kita tidak pernah berpikir konprehensif dengan menggali unsur-unsur positif dari masa lalu dan menggabungkannya dengan gagasan-gagasan baru masa kini. Kita mengidentikkan soal rahasia negara dengan Orba, sehingga kita menjadi phobia terhadapnya. Padahal, negara akan lemah jika bertoleransi dengan misalnya para pengkhianat yang membocorkan rahasia negara.

Jadi, UURN semestinya dirumuskan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan tidak memberi celah sedikit pun bagi penguasa untuk memanfaatkan atau menyalanggunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti kata Juwono Sudarsono, UURN harus mengacu pada UU Kebebasan Informasi Publik. UURN, seperti diperingatkan oleh Andi Wijayanto dari UI, harus tetap menjamin hak publik atas distribusi informasi, konstitusional, dan demokratis. UURN juga harus menjamin mekanisme dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan rahasia negara itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: