M. PERDA

PENGANTAR UNTUK SEMINAR “TINJAUAN ALKITAB & HUKUM TENTANG PERATURAN-PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

KEKRISTENAN DALAM SEBUAH MASYARAKAT DAERAH

Dalam era Perjanjian Baru, gereja-gereja yang berkembang pada dasarnya merupakan kelompok-kelompok (persekutuan) orang-orang Kristen yang eksis dalam sebuah komunitas (masyarakat setempat). Karena itu disebutkan ada “jemaat di Korintus”, “jemaat di Efesus”, “jemaat di Filipi”, dan seterusnya.

Sekarang kekristenan sudah berkembang sedemikian kompleks. Dalam sebuah kota saja terdapat berbagai macam kelompok (organisasi) gereja. Pun demikian, orang-orang Kristen yang berbeda-beda organisasi (denominasi) itu tetaplah merupakan satu kesatuan (Gereja, Tubuh Kristus) yang eksis di tengah komunitas (masyarakat setempat) yang belum percaya. Karena itu belakangan dikembangkan terminologi ”Gereja Sekota” untuk menunjuk kesatuan umat Kristen tersebut.

Keberadaan dan pertumbuhan gereja (-gereja) di sebuah komunitas tentu saja berkaitan dengan kondisi dalam komunitas tersebut. Jemaat di kota Korintus misalnya, relatif besar dan bebas dari hambatan sosial-politis masyarakat (Kis 18:8, 10). Masyarakat Kristen di Korintus menikmati lebih banyak keamanan dibanding dengan Paulus (1 Kor 4:9 dab). Namun banyak jemaat di kota-kota lain mengalami hambatan dari masyarakat, bahkan harus mengalami penolakan dan penganiayaan.

Sistem sosial-politik, termasuk hukum dari masyarakat bisa kondusif atau pun bisa menghambat eksistensi dan pertumbuhan gereja. Apalagi ketika komunitas itu bersifat otonom dan bisa membuat peraturan-peraturan perundangan sendiri, sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan dan pelayanan gereja-gereja setempat.

MASYARAKAT-MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA SEKARANG

Dalam konteks Indonesia, gereja (-gereja) hidup dan berkembang di tengah masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia (provinsi, kota, kabupaten). Karena sekarang daerah-daerah itu diberi otonomi yang luas (hak mengurus diri sendiri, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan sendiri) maka kebedaraan dan pertumbuhan gereja (-gereja) sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi dan perkembangan-perkembangan system hukum lokal yang ada. Perda-perda tertentu misalnya, bisa saja menjadi penghambat perkembangan gereja-gereja di daerah.

Mengenai perda-perda dalam otonomi daerah yang luas itu sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Menurut Bab VI Pasal 18 UUD 1945 masalah Pemerintahan Daerah di atur sebagai berikut:

  • Ayat (1) NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang di tiap-tiap daerah itu ada pemerintahannya
  • Ayat (2) Pemda provinsi, kabupaten, dan kota itu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan
  • Ayat (3) Pemda provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai DPRD
  • Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis
  • Ayat (5) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
  • Ayat (6) Pemda berhak menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
  • Ayat (7) Susunan dan tata caa penyelenggaraan Pemda diatur UU

Adapun Perda itu sendiri berada di dalam  hirarki sistem hukum di Indonesia. Sekarang Menurut UU No. 10 tahun 2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  dalam Pasal 7 ayat (1)  disebutkan jenis hirarkhi  Peraturan Perundang-undangan  adalah sebagai berikut :

  1. UUD 1945
  2. Undang-Undang(UU)/ Peratuiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah (PP)
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah (Perda)

Jika konsisten dengan prinsip koherensi hirarki seperti di atas maka setiap Perda tidak boleh tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang di atasnya. Jadi, jika UUD 1945 menyatakan kebebasan beribadah menurut agama masing-masing maka semestinya tidak boleh ada Perda yang menghambat kebebasan beribadah. Dan, karena Pancasila merupakan Dasar Negara yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Pokok-Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (staatfundamentalnorm) maka tidak boleh ada satu peraturan pun di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila itu.

Namun kenyataannya, banyak Perda yang tidak Pancasila, cenderung bernuansa diskriminatif dan menekankan orientasi pada agama tertentu. Misalnya adalah Perda-Perda bernuansa agama tertentu sebagaimana dilaporkan oleh Tim Imparsial yang dikutip dalam buku ”Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya” (Imam Subkhan, penerbit: Impulse & Kanisius, 2007).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: