L. UNDANG-UNDANG

PENGANTAR UNTUK SEMINAR ”TINJAUAN ALKITAB & HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG DI INDONESIA”

MENGENAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Hedy Christiyono Nugroho, S.H.

Saat ini begitu banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan di negara kita, terkadang kita merasa terlambat untuk mengetahuinya atau bahkan tidak pernah tahu sama sekali. Sebagai seorang Hamba Tuhan yang akan diutus ketengah-tengah masyarakat kita perlu tahu dan memahami undang-undang yang ada supaya biasa mengantisipasi terjadinya masalah atau konflik yang dapat merugikan kita.

Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang terdiri atas :

  • Undang-undang
  • Kebiasaan
  • Yurisprudensi
  • Traktat (perjanjian antar Negara)
  • Perjanjian
  • Doktrin

Dahulu, Tata urutan peraturan perundangan secara hirarki berdasarkan TAP MPRS NO XX/MPRS/1966 yaitu:

  1. UUD 1945
  2. TAP MPR
  3. UU/PERPU
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan Mentri/ Instruksi Mentri
  7. Peraturan pelaksanaan lainnya

Sekarang Menurut UU No. 10 tahun 2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  dalam Pasal 7 ayat (1)  disebutkan jenis hirarkhi  Peraturan Perundang-undangan  adalah sebagai berikut :

  1. UUD 1945
  2. Undang-Undang(UU)/ Peratuiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah (PP)
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah (Perda)

Pada kasempatan kali ini kita hanya akan memfokuskan dalam pembahasan sederhana seputar Udang-Undang saja.

UNDANG – UNDANG

Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.

Undang- undang dibedakan menjadi 2 yaitu:

  1. Undang-Undang dalam arti materiel adalah setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat secara langsung masyarakat umum
  2. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 20, 21 UUD 1945

Undang-undang berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu dan tidak dapat dikesampingkan yaitu harus diundangkan oleh Mentri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara

Kapan Undang-undang mulai berlaku dan mengikat? disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, sesuai dengan tanggal pengundangannya. Dapat dilihat pada Bab Terakhir pada KETENTUAN PENUTUP disetiap undang-undang yang dikeluarkan.

Jika tidak ditentukan tanggal mulai berlakunya  maka berlakunya undang-undang itu:

  • untuk daerah Jawa dan Madura berlaku 30 hari sejak diundangkan
  • untuk daerah lain 100 hari sejak diundangkan

Setelah persyaratan itu terpenuhi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu, dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mengetahui undang-undang itu. Itulah yang dinamakan fictie hukum .

Asas barlakunya Undang-undang:

  1. Undang-undang tidak berlaku surut. Misalnya kalau ada tindak pidana sebelum keluarnya suatu undang-undang maka perkara tersebut tidak bisa dipermasalahkan contoh korupsi tdk jadi masalah sebelum keluar uu korupsi, kecuali UU Teroris berlaku surut.
  2. Lex posterior derogat legi priori artinya undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang undang-undang yang baru mengatur objek yang sama.
  3. Lex superior derogat legi inferiori artinya undang undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, konsekuensinya hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat
  4. Lex specialis derogate legi generali artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
  5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, namun sekarang dengan adanya Mahkamah Konstitusi akibat adanya amandemen terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C maka  muncul Judicial review atau uji materiel  undang-undang terhadap UUD 1945 artinya sebuah undang-undang bisa dilakukan peninjauan kembali untuk direvisi atau dibatalkan.

Undang –undang tidak berlaku apabila :

  1. Jangka waktu berlakunya undang-undang tersebut sudah habis
  2. Hal-hal atau objek yang diatur oleh undang-undang tersebut sudah tidak ada
  3. Undang-undang tersebut dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi
  4. telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang terdahulu.

Dengan demikian  maka peraturan perundangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang derajatnya lebih tinggi

Ada 3 macam kekuatan berlakunya undang- undang:

  • Kekuatan berlaku Yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi.
  • Kekutan berlaku Sosiologis apabila undang-undang itu berlaku efektif dalam masyarakat, baik penerapanya dengan cara dipaksakan atau kesadaran dari masyarakat.
  • Kekuatan berlaku Filosofis apabila undang-undang tersebut memang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Berdasarkan  keketentuan tersebut seharusnya peraturan perundangan yang ada di negara kita itu dapat memberikan perlindungan bagi seluruh  warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dll. Namun demikian sekarang banyak peraturan perundangan yang dibuat untuk kepentingan golongan tertentu bahkan berkecenderungan bermuatan politis untuk menghambat pertumbuhan keberagaman agama-agama di Negara RI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: