K. PENDIDIKAN KRISTEN

PENGANTAR UNTUK SEMINAR “TINJAUAN ALKITAB & HUKUM TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN”

PROFESIONALITAS DALAM PENDIDIKAN KRISTEN

Berikut ini adalah cuplikan dari buku Haryadi Baskoro & Livy Laurens berjudul “Pendidikan Multi Kompetensi Gereja Transformator” (2009, hal 15-16). Uraian berikut ini menunjukkan betapa pendidikan sangat diutamakan dalam kehidupan dan pelayanan Kristen. Alkitab juga menegaskan pentingnya keseriusan dan profesionalitas dalam menggarap pendidikan.

Pendidikan sangat diutamakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pengikut Yesus disebut para murid. Yesus sendiri juga memberi perintah untuk memuridkan, kata-Nya, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku…dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu….” (Mat 28:19-20). Di sini dipakai kata matheteuo yang berarti menjadi murid, menjadikan orang lain murid, atau memuridkan (to disciple).

Pada masa para rasul, pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan gereja pertama. Lukas melaporkan, ”Mereka bertekun dalam pengajaran (didasko) rasul-rasul….” (Kis 2:42). Dalam Versi King James dipakai istilah doktrin.

Edward L. Hayes dalam Werner (1981) mendaftarkan banyaknya istilah Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Baru yang bermakna pendidikan, sebagai berikut.

  • Didasko, paling sering dipakai dalam PB untuk menjelaskan pengerti “mengajar”. Dalam Versi King James juga diartikan sebagai “mengajar doktrin” (Kis 2:42; 2 Tim 3:16).
  • Didaskolos, artinya pengajar. Misalnya Paulus mengatakan, “Aku telah ditetapkan…sebagai pengajar (didaskolos) orang-orang bukan Yahudi….” (1 Tim 2:7).
  • Paideuo, artinya memberi petunjuk dan pelatihan (to give guidance and training) (Ef 6:4; 2 Tim 3:16).
  • Katecheo, istilah mengajar yang hanya dipakai oleh Lukas (Luk 1:4; Kis 18:25; 21:21) dan oleh Paulus (Rom 2:18; 1 Kor 14:19; Gal 6:6). Dari kata itu muncullah istilah catechism.
  • Noutheteo, artinya mempertajam pikiran (to shape the mind) atau dalam KJV diartikan memperingatkan (1 Kor 4:14; 10:11; Ef 6:4; Kol 3:16).
  • Oikodomeo, artinya memberi instruksi atau memperbaiki moral/intelektual (to edify) atau membangun (to build up) yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani dan kedewasaan (1 Kor 3:9; 8:1; 1 Tes 5:11; 1 Ptr 2:5).
  • Parathitemi, sering diartikan komit (1 Tim 1:18; 2 Tim 2:2)
  • Ektithemi, artinya menjelaskan fakta secara logis (to explain facts in logical order) (Kis 11:4; 18:26; 28:23)
  • Hodogeo, artinya memimpin (leading), memberi petunjuk (guiding), dan menunjukkan jalan (showing the way) (Kis 1:16; Yoh 16:13; Kis 8:31; Mat 15:14; 23:16, 24; Why  7:17).

Secara komprehensif, Moody Bible Institute sebagaimana dikutip Werner (1981) mendefinisikan PAK sebagai berikut, ”Christian education is a Bible-based Holy Spirit-empowered (Christ centered) teaching-learning process that seeks to guide  individuals at all levels of growth through contemporary teaching means toward knowing and experiencing God’s purpose and plan through Christ in every aspect of living, and to equip them for effective ministry, with the overall focus on Christ the Master Educator’s Example and command to make mature disciple.”

Definisi itu mencakup tiga aspek utama. Pertama adalah diskripsi dari PAK, yaitu ”Christian education is a Bible-based Holy Spirit-empowered (Christ centered) teaching-learning process that seeks to guide  individuals at all levels of growth through contemporary teaching means….” PAK adalah:

  • Pendidikan yang berbasis Alkitab
  • Pendidikan yang dijalankan dengan kuasa Roh Kudus
  • Proses belajar-mengajar yang bersifat membimbing individu-invididu (orang-orang percaya)
  • Pembimbingan untuk pertumbuhan rohani
  • Proses mengajar yang kontemporer

Kedua adalah fungsi dari PAK, yaitu “…toward knowing and experiencing God’s purpose and plan through Christ in every aspect of living, and to equip them for effective ministry….” PAK berfungsi untuk:

  • Membuat murid mengetahui-mengalami tujuan dan rencana Tuhan di dalam Kristus untuk setiap aspek kehidupannya
  • Memperlengkapi murid sehingga bisa melayani secara efektif.

Ketiga adalah filosofi dari PAK, yaitu ”… with the overall focus on Christ the Master Educator’s Example and command to make mature disciple.” PAK mendasarkan pada filosofi bahwa:

  • Kristus sebagai Guru dan Teladan
  • Perintah untuk menjadikan murid-murid yang dewasa.

PENDIDIKAN KRISTEN DAN TUNTUTAN HUKUM POSITIF

Karena pendidikan Kristen yang diamanatkan Alkitab merupakan jenis pelayanan yang harus digarap secara serius dan professional maka semestinya kita tidak kaget dengan tuntutan hokum positif (sekuler) tentang kualitas pendidikan. Orang Kristen seharusnya siap untuk mengikuti aturan-aturan – dalam arti aturan profesionalitas – yang diatur oleh Negara untuk memajukan pendidikan. Bahkan seharusnya kekristenan leading dalam pengembangan pendidikan – sebagaimana pernah dilakukan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia dulu.

TUNTUTAN MODERN SEMAKIN BERAT

Sekarang kita tidak bisa menyelenggarakan pendidikan dengan asal-asalan saja. Bahkan kita bisa dipidana gara-gara seperti itu, walaupun motivasinya tulus untuk melayani Tuhan. Misalnya memberikan gelar tanpa ijin tertentu, bisa terkena sanksi pidana. Atau mendirikan Sekolah Teologi tanpa memenuhi syarat, bisa ditutup. Menjadi guru dan dosen juga ada aturannya sendiri yang semakin ketat. Berikut adalah beberapa peraturan berkenaan dengan system pendidikan di Indonesia.

TENTANG AKREDITASI PENDIDIKAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakkan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lebih lanjut pada Pasal 60 dijelaskan sebagai berikut. Ayat (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Ayat (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagau bentuk akuntabiltas public. Ayat (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteris yang bersifat terbuka.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut. Pasal 86, ayat (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Ayat (2) Kewenangan akreditasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Ayat (3) Akreditasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

TENTANG PEMBERIAN GELAR PENDIDIKAN

Menurut Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, gelar pendidikan yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu adalah gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi yang sesuai dengan program pendidikannya.

Mengenai gelar pendidikan ini peraturannya sangat ketat. Pertama, perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan. Pelanggaran mengenai hak itu akan menerima senksi pidana pelanggaran pendidikan. Kedua, gelar pendidikan itu hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar tersebut. Ketiga, penggunaan gelar pendidikan itu hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Keempat, penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian atau penyelenggaran pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan pemberian gelar pendidikan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Kelima, gelar pendidikan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi syarat atau yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dinyatakan tidak sah.

Untuk pemberian gelar pendidikan, perguruan tinggi harus menetapkan persyaratan kelulusannya dengan jelas. Harus ada karya ilmiah tertentu yang dikerjakan para sebagai syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan. Jika karya ilmiah itu bersiat jiplakan maka gelar pendidikan yang diperoleh akan dicabut.

TENTANG PROFESI GURU

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan  mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada Pasal 2 dikatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengakuan kedudukan guru itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik.

Pemerintah menekankan bahwa guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi yang jelas. Pada Pasal 8 dikatakan bahwa kualifikasi akademik guru dan kompetensi guru sangat penting. Disamping itu guru harus mempunyai sertifikat guru, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

TENTANG PROFESI DOSEN

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada Pasal 3 dikatakan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Dosen diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pada Pasal 5 dikatakan bahwa dosen sebagai tenaga profesional mempunyai martabat dan peran sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Fungsi dosen menurut pasal ini adalah utuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 60 menyebutkan tugas-tugas profesional seorang dosen. Pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dosen dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Keenam, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: