I. GEREJA

PENGANTAR UNTUK SEMINAR “TINJAUAN ALKITAB & HUKUM TENTANG GEREJA KRISTEN”

GEREJA DI TENGAH MASYARAKAT

Lihat juga www.sosiologikristen.wordpress.com

Masalah gereja tidak hanya berdimensi spritual atau rohani tetapi juga berdimensi sosial (sosiologis) karena berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Pelayanan gereja seringkali menemui kegagalan dan bahkan kekonyolan karena tidak memperhitungkan aspek-aspek sosiologis.

Istilah gereja menurutt Earl Radmacher sebagaimana dikutip White menunjuk pada pengertian teknis dan pengertian kiasan (White, 1983, hal 90). Dalam pengertian teknis, gereja berarti kumpulan orang-orang Kristen setempat (komunitas Kristen di wilayah tertentu). Sedangkan dalam pengertian kiasan, gereja berarti keseluruhan orang-orang Kristen (gereja am). Istilah gereja (ekklesia) yang digunakan dalam surat Paulus di Efesus menunjuk pada gereja am tersebut (Ef 1:22,23; 3:10, 21; 5:23, 24, 25, 27, 29, 30). Menurut White, 90 dari 114 kata ekklesia dalam Alkitab Perjanjian Baru menunjuk pada orang-orang Kristen setempat (komunitas Kristen, jemaat lokal, gereja lokal) (White, 1983, hal 94).

Gereja lokal yang dilaporkan dalam Alkitab bisa berjumlah besar maupun kecil. Menurut White, ada gereja lokal yang hanya sebesar sebuah keluarga (rumah tangga) (White, 1983, hal 95). Pesat rasul Paulus dalam surat Roma 16:5 (”Salam juga kepada jemaat di rumah mereka”) menunjukkan bahwa gereja lokal yang ada di sana hanyalah merupakan sebuah pertemuan ibadah keluarga.

Menurut Chris Marantika, gereja lokal mempunyai tiga fungsi mendasar. Pertama fungsi rohani, yaitu ibadah, pemuaan, pujian, dan doa. Kedua, fungsi ke dalam yaitu persekutuan, pendidikan, pembinaan, dan pendisiplinan para anggota. Ketiga, fungsi ke masyarakat, yaitu penginjilan, pelayanan, pengajaran, dan peneguran. Menurut Don Hoke sebagaimana dikutip Marantika, gereja lokal harus mempunyai fokus untuk memberitakan Injil.

Secara sosiologis, gereja lokal merupakan sebuah kelompok sosial (social group) atau komunitas (community). Dilihat dari kehidupan dan organisasinya, bisa merupakan sebuah kelompok primer yang kecil yang bersifat gemeinchaft atau kelompok sekunder yang besar yang hubungan-hubungan di antara para anggotanya tidak begitu erat berdasar kekeluargaan.

Sebagai sebuah kelompok sosial atau komunitas, gereja lokal akan berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat. Dengan demikian pasti akan ada proses-proses sosial yang terjadi, baik yang asosiatif maupun disosiatif.

GEREJA DI TENGAH MASYARAKAT HUKUM

Karena Gereja berada dan bertumbuh di tengah masyarakat maka otomatis akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Karena itu dalam pengembangan Gereja kita harus paham tentang berbagai peraturan perundangan yang terkait, misalnya aturan-aturan tentang

  • Ijin pendirian gereja
  • Kegiatan-kegiatan keagamaan
  • Interaksi antar kelompok keagamaan
  • Pendirian dan penggunaan bangunan atau rumah ibadah
  • Dan sebagainya.

Banyaknya kasus gereja-gereja dirusak, dibakar, dan dihancurkan pada dasarnya merupakan masalah hukum. Hal itu terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum kita. Ketika tidak ada ijin pendirian misalnya, masyarakat bisa memanfaatkan kekurangan syarat hukum itu untuk menutup gereja.

GEREJA, PENDETA, DAN PAJAK

Dirangkumkan dari paper (power point) Dr. Sumihar Petrus Tambunan (Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktur Jenderal Pajak – Departemen Keuangan). Paper disampaikan pada kegiatan sosialisasi oleh Pusat Pengkajian Reformed bagi Agama dan Masyarakat Reeformed Milenium Center of Indonesia, Jakarta 5 Desember 2008

PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007)

Jadi, ciri pajak adalah:

  • Pajak adalah kontribusi wajib
  • Pengenaan pajak dapat dipaksakan
  • Dipungut oleh negara berdasarkan Undang-undang
  • Tidak ada kontraprestasi langsung
  • Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat

FUNGSI PAJAK

  • Fungsi Budgetair (Sumber keuangan negara): Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan)
  • Fungsi Regulerend (fungsi mengatur/fungsi non-budgetair): Pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan (kebijakan) tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah

MANFAAT PAJAK

  • Pajak berguna untuk pemberian pelayanan umum dan penegakkan hukum dalam bernegara dan bermasyarakat
  • Pajak berguna untuk penyediaan fasilitas
    • Fasilitas umum
    • Fasilitas sosial
    • Fasilitas ekonomi
  • Pajak berguna untuk penyediaan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi

PAJAK DALAM TEOLOGI KRISTEN

Pajak dalam Perjanjian Lama

  • Perubahan/perkembangan Israel menjadi kerajaan (1 Sam 8:22) mengandung konsenkuensi-konsekuensi hukum tertentu (1 Sam 8:14-15)
  • Sebagai sebuah kerajaan, ada kontrak sosial antara raja dengan rakyatnya: raja melindungi rakyat dan rakyat memenuhi kewajiban kepada raja
  • Pajak digunakan untuk membangun bangsa seperti:
    • Kesejahteraan rakyat pada jaman Raja Daud (1 Taw 27:25-31)
    • Pembangunan Bait Suci pada jaman Raja Salomo (1 Raj 4:1-9; 5:13-18)
    • Pembangunan Bait Suci dan Tembok Yerusalem (Ez 5:1-17)
  • Ketika raja melakukan penyalahgunaan atas hak-haknya, rakyat pun memberontak
    • Pemberontakan Yerobeam (1 Raj 12:4)
    • Nabi Amos menentang pajak yang memberatkan rakyat (Am 5:11; Yes 3:14; Mi 3:1-4)

Pajak dalam Perjanjian Baru

Pertama, Alkitab memberikan penjelasan mengenai kedudukan Pemerintahan

  • Pemerintahan berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah (Rom 13:1)
  • Yang melawan Pemerintah adalah melawan Allah dan mendatangkan hukuman atas dirinya (Rom 13:2)
  • Pemerintah adalah hamba Allah (Rom 13:4)
  • Paulus berpesan supaya tunduk pada pemerintah dan melakukan pekerjaan baik (Tit 3:1)
  • Petrus berpesan supaya tunduk kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, kepada Raja dan wakil-wakilnya (1 Ptr 2:13-15)

Kedua, Alkitab mengajarkan soal kewajiban untuk membayar pajak

  • Kepada orang Yahudi yang enggan membayar pajak karena pajak merupakan lambang penjajahan Romawi, Yesus berkata, ”Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Mat 22:21)
  • Paulus memberikan pesan, ”Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat” (Rom 13:6-7)

Ketiga, siapa saja yang berhak membayar pajak

  • Teladan Yesus: ”Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kaupancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga” (Mat 17:27)
  • Palus menekankan supaya orang Kristen membayar pajak (Rom 13:7)

Keempat, perpajakan yang ideal

  • Pajak yang tidak membebani rakyat sehingga tidak menimbulkan pemberontakan (1 Raj 12:4; Am 5:11)
  • Pajak yang dijalankan dengan jujur: ”Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu” (Luk 3:12)

APAKAH GEREJA MERUPAKAN WAJIB PAJAK

Untuk memahami hal itu harus dipahami lebih dulu tentang wajib pajak dan badan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meluputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan gereja adalah kelompok dengan karakteristik sebagai berikut

  • Kumpulan orang-orang
  • Merupakan sebuah kesatuan
  • (Meskipun) tidak melakukan suatu usaha
  • Dapat berupa persekutuan, perkumpulan, organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya.

Berarti gereja, pendeta/pastor, majelis, pegawai gereja adalah Wajib Pajak. Namun itu dengan catatan kalau pendeta, pastor, majelis, dan pegawai gereja tersebut mempunyai penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

KEWAJIBAN NPWP GEREJA

Gereja mempunyai penerimaan, misalnya dari (1) kolekte, (2) persembahan perpuluhan, (3) persembahan jemaat, (4) sumbangan dan hibah. Penerimaan-penerimaan tersebut bukan merupakan obyek PPh (pasal 4 aayat (3) UU PPh).

Adapun Gereja kemudian membayarkan penghasilan kepada Pendeta/Pastor, Majelis, Pegawai Gereja dan pihak lainnya yang terutang PPh. Untuk ini Gereja diwajibkan memotong/memungut PPh dari pembayaran tersebut.

Oleh karena itu Gereja wajib memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut PPh.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN GEREJA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PPH

Dalam hal ini harus menunjuk Bendahara untuk melakukan kewajiban perpajakan Gereja dengan tugas-tugas sebagai berikut

  • Melakukan pemotongan/pemungutan PPH
    • Memotong PPh Psl 21 atas pembayaran gaji/upah/honorarium dan sejenisnya kepada orang pribadi (pendeta/pastor, majelis, pegawai gereja, dan lainnya)
    • Memotong PPh Psl 23 jika menggunakan jasa pihak ketiga
    • Memberikan bukti potong PPh
  • Membayar atau menyetor PPh yang dipungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi
  • Melaporkan kewajiban pemotongan pajak tersebut melalui SPT ke KPP
  • Membayar PPN setiap pembelian BKP/JKP
  • Melunasi bea meterai atas setiap dokumen yang merupakan Objek bea meterai

KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PENDETA/PASTOR, MAJELIS, DAN PEGAWAI GEREJA

  • Pendeta/pastor, majelis dan pegawai gereja yang telah memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak dan jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari gereja maupun sumber lainnya telah termasuk sebagai Wajib Pajak
  • Melaksanakan kewajiban perpajakan self assesment:
    • Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
    • Menghitung dan memperhitungkan Pajak Penghasilannya
    • Membayar PPh Psl 25/29 dan penghasilan yang belum/kurang dipotong
    • Meminta bukti potong pajak, dan
    • Menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke KPP dimana terdaftar

JENIS-JENIS PENGHASILAN PENDETA/PASTOR, MAJELIS DAN PEGAWAI GEREJA YANG BERSUMBER DARI GEREJA

  • Gaji = obyek
  • Honor = obyek
  • Tunjangan = obyek
  • Hibah = obyek
  • Sumbangan = non-obyek

BAGAIMANA BILA GEREJA MEMILIKI YAYASAN ATAU UNIT USAHA?

Dalam praktik, banyak gereja memiliki yayasan (untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya) dan unit usaha (aset atau rungan yang disewakan).

Pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 1 UU 16/2001 tentang Yayasan adalah

  • Yayasan merupakan badan terpisah dari Gereja, sehingga menjadi Wajib Pajak tersendiri dan wajib NPWP
  • Yayasan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN YAYASAN

  • Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP
  • Melaporpan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP/JKP
  • Menyelenggarakan perbukuan
  • Menghitung dan memperhitungkan pajak
  • Memotong/memungut pajak dan penghasilan atau obyek yang wajib dipotong atau dipungut
  • Membayar dan menyetor pajak, dan
  • Melaporkan SPT masa dan tahunan

OBYEK PAJAK YAYASAN

Semua penghasilan yang diterima/diperoleh Yayasan sesuai pasal 4 ayat (1) UU PPh a.l.

  • Penghasilan yang diterima/diperoleh dari usaja, pekerjaan, kegiatan atau jasa
  • Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya
  • Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah
  • Pembagian keuntunan dari kerjasama usaha

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YAYASAN

  • Penghasilan Kena Pajak Yayasan dilaporkan dalam SPT tahunan adalah gunggungan penghasilan (kecuali penghasilan yang dikenakan PPh Final) dikurangi dengan Biaya, yang hasilnyabisa berupa selisih lebih atau selisih negatif
  • Atas selisih lebih dikenakan PPh dengan Tarif Umum (Pasal 17 UU PPh)
  • Bila menunjukkan selisih negatif, tidak terutang PPh

Khusus yayasan di bidang pendidikan selisih lebih yang diinvestasikan kembali dalam masa 4 tahun tidak dikenakan pajak penghasilan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: