E. PEMAHAMAN DASAR HUKUM

PRINSIP-PRINSIP BELAJAR

Masalah-masalah hokum yang sangat kompleks tidak mungkin bisa dipahami hanya dalam waktu yang singkat. Untuk menjadi seorang Sarjana Hukum saja harus menempuh sekian SKS dengan tugas-tugas yang sangat berat. Artinya, ketika seorang pendeta yang tidak pernah belajar hukum – karena di seminari juga tidak dipelajari – tidak mungkin menguasai masalah-masalah hukum secepat kilat.

Prinsipnya, proses belajar apa saja itu merupakan sebuah proses peningkatan bertahap dari kemampuan berpikir manusia. Menurut taksonomi Bloom, proses-proses belajar itu berkembang dari tahap mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mensintesa, dan akhirnya mengevaluasi pengetahuan.

Pada tahap dasar, yaitu tahap “mengetahui”, diharapkan pebelajar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: (1) Apakah hukum itu? (2) Apakah perbuatan hukum itu? (3) Apakah akibat hukum itu? (4) Apa isi Undang-Undang Nomor 28? (5)Apa isi Pasal 29 UUD 1945?

Tahap berikutnya adalah tahap “memahami” di mana pebelajar mulai bisa menjelaskan hal-hal seperti (1) Apa hubungan antara “perbuatan hukum” dengan “akibat hukum”? (2) Apa perbedaan antara “Undang-undang Dasar” dan “Undang-Undang”? (3) Mengapa hukum harus ditaati? Dalam ujian esai, pebelajar diharapkan bisa memberi penjelasan ekspositoris dengan bahasa atau kata-kata sendiri, tidak sekedar menghafal.

Tahap selanjutnya adalah tahap “menerapkan”, misalnya memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (1) Berikan contoh “perbuatan hukum”! (2) Berikan contoh “akibat hukum”! (3) Jelaskan bagaimana UUD 1945 menjamin HAM dan perbedaannya dengan praktek penegakan HAM di lapangan! (4) Jelaskan “perbuatan hukum” dan “akibat hukum” apa saja yang terjadi dalam kegiatan penginjilan! Di sini pebelajar bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi.

Tahap lebih tinggi lagi adalah tahap “menganalisa” yang intinya adalah kemampuan memerinci masalah. Misalnya bisa menjawab beberapa contoh pertanyaan seperti (1) Apa saja masalah hukum yang dihadapi dalam kegiatan penginjilan? (2) Apa saja Undang-Undang yang terkait dengan masalah pendirian dan pembangunan gereja? (3) Apa saja yang menyebabkan Gereja-gereja Kristen diperlakukan tidak adil dalam praktek hukum di Indonesia?

Lebih tinggi lagi adalah kemampuan untuk “mensintesa” yaitu menjalin pengetahuan-pengetahuan yang ada menjadi sebuah keutuhan pengetahuan yang bersifat sistemik. Di sini pebelajar bisa menjelaskan korelasi factor-faktor atau korelasi multi factor. Misalnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti (1) Bagaimana keterkaitan antara “perbuatan hukum” dengan “Undang-undang” yang berlaku? (2) Bagaimana SISTEM hukum di Indonesia dibangun? (3) Jelaskan kedudukan Gereja dalam sistem hukum di Indonesia!

Tahap yang paling tinggi adalah tahap “mengevaluasi” dalam hal mana pebelajar bisa menilai pengetahuan yang ada dan mengkritisinya untuk menciptakan pengetahuan baru yang lebih berkualitas. Pada tahap advance ini pebelajar sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti (1) Apakah penegakkan hukum di Indonesia sudah bagus? (2) Apakah Undang-undang Pornografi sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia? (3) Bagaimana pandangan Alkitab tentang penegakkan hukum di Indonesia? (4)Apakah teori-teori hukum sekarang sudah valid?

Dengan demikian seminar-seminar H2CLS diberikan menurut tingkatan-tingkatan pembelajaran itu, yaitu (1) tingkat dasar (elementary), mengembangkan kemampuan untuk mengetahui-memahami-menerapkan, (2) tingkat menengah (intermediate), mengembangkan kemampuan untuk menganalisa-mensintesa, (3) tingkat lanjut (advance), mengembangkan kemampuan evaluatif.

SELAYANG PANDANG PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM

Oleh : Hedy Christiyono Nugroho, S.H.

Kita sadari atau tidak dalam melakukan aktifitas sehari-hari akan selalu bersinggungan dengan hukum. Dari sejak kita bangun tidur di pagi hari sampai kita tidur  lagi di malam  hari. Contoh: ada aturan dalam keluarga, aturan berkendara dijalan umum, saat kita berstudy di kampus dll.

Pengertian hukum itu sangat banyak yang dikemukakan oleh para ahli hukum ,salah satunya saja menurut J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat  diambilnya tindakan, dengan hukum tertentu. Dari berbagai pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnya adalah

  • peraturan tingkah laku manusia
  • yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
  • yang bersifat memaksa, harus dipatuhi
  • dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Jadi ciri-ciri Hukum  adalah

  • Adanya perintah atau larangan
  • Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi/ditaati orang
  • Adanya sanksi hukum yang tegas.

Itulah mengapa kita perlu untuk mengetahui dan memahami hukum, yang salah satunya melalui pemahaman dasar tentang pengertian pokok berhubungan dengan hukum dalam aktifitas kita sehari-hari. Pengertian pokok yang perlu kita pelajari itu antara lain. Keterangan lebih lengkap lihat J.B. Daliyo, SH, Pegantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gramedia,1989) hal 96 –105.

  • Masyarakat Hukum
  • Subyek Hukum
  • Objek Hukum
  • Peristiwa Hukum
  • Perbuatan Hukum
  • Hubungan Hukum
  • Akibat Hukum
  • Peranan Hukum

Mari kita pelajari secara singkat setiap bagian tersebut diatas supaya kita bisa memahaminya lebih lanjut.

Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Contoh: Masyarakat hukum adat di Indonesia

Subyek Hukum

Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki dan kewajiban. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Yang dapat menjadi subyek hukum adalah (1) manusia/orang – natuurlijke persoon, (2) badan hukum – recht persoon.

Orang sebagai Subjek hukum mempunyai kewenangan untuk menjalankan kewajiban dan menerima haknya. Seseorang dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila, (1) telah dewasa, (2) sehat rohani dan jiwanya, tidak ditaruh di bawah pengampunan. Perlu diingat bahwa seseorang yang wenang hukum belum tentu cakap hukum. Contoh: orang gila, dia berwenang tapi tidak cakap hukum. Seseorang dianggap cakap melakukan tindakan hukum apabila ia cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya. Jadi untuk dianggap cakap harus memenuhi 2 syarat diatas, dewasa  dan sehat rohani dan jiwanya.

Badan hukam adalah suatu badan atau wadah yang memenuhi syarat tertentu sesuai aturan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu (1) Badan Hukum Publik yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik, cotohnya desa, kotamadya, provinsi, dan negara, (2) Badan Hukum Perdata yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menuruthukum perdata, contohnya perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, gereja (badan hukum perdata Eropa), gereja Indonesia, masjid, wakaf, koperasi di Indonesia. Badan hukum sebagai subyek hukum wenang melakukan tindakan hukum yang diwakili oleh pengurusnya contoh: jual beli, mengadakan perjanjian dll.

Objek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum. Obyek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.

Menurut  Pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan, (1) benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia seperti rumah,tanah, mobil, (2) benda tidak berwujud yaitu semua hak seperti hak cipta, hak atas merk, dll.

Menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi: (1) benda bergerak, (2) benda tidak bergerak.

Benda bergerak dibedakan menjadi : (1) benda yang bergerak sendiri, yaitu hewan, (2) benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, (3) benda yang bergerak karena penetapan undang-undang, yaitu hak pakai, bunga yang dijanjikan.

Benda yang tidak bergerak dibedakan, (1) benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah atua rumah, (2) benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya gambar, kaca, alat percetakan di gedung percetakan, (3) benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, misalnya hak pakai, hak numpang, dan hak usaha.

Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Misalnya, (1) peristiwa perkawinan pria-wanita, menimbulkan akibat berupa hak dan kewajiban suami-istri, (2) peristiwa kematian, menimbulkan akibat hukum berupa penetapan pewaris dan ahli waris (bidang hukum perdata), tapi kalau kematian akibat dibunuh maka meninbulkan akibat hukum bagi pembunuhnya, dipenjarakan (bidang hukum pidana), (3) peristiwa jual beli barang, menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penjual dan si pembeli.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi 2, (1) peristiwa hukum karena/akibat perbuatan subyek hukum, misalnya peristiwa tentang pembuatan surat wasiat, penghibahan barang. (2) peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subyek hukum, misalnya karena kematian seseorang, kelahiran seseorang dan karena kadaluwarsa / lewat waktu
(kedaluwarsa aquisitief = kadaluwarsa yang menimbulkan hak contoh penggadaian; kadaluwarsa extinctief = kadaluwarsa yang melenyapkan kewajiban contoh sewa menyewa rumah).

Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan atau tindakan subyek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku. Misalnya tindakan mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak..

Perbuatan hukum dibedakan menjadi: (1) perbuatan hukum bersegi satu atau sepihak, misalnya subyek hukum memberi surat wasiat, (2) perbuatan hukum bersegi dua atau timbal balik, misalnya mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah, (3) perbuatan hukum bersegi banyak, misalnya perjanjian yang banyak pihak terlibat di dalamnya.

Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya dalam sewa menyewa rumah. Hubungan hukum dibedakan menjadi 2, (1) hubungan hukum sepihak, yaitu hubunangan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan, misalnya kasus penghibahan atas tanah dari orangtua angkat kepada anak angkatnya, (2) hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak bersangkutan, misalnya perjanjian jual beli sebidang tanah.

Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Misalnya, timbulnya hak dan kewajiban bagi si pembeli dan penjual rumah adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli rumah antara pemilik dan pembeli. Pencuri yang dihukum pidana penjara akibat dari mengambil barang orang lain tanpa hak atau melawan hukum.

Peranan Hukum

Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, hal itu dapat kita lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadi ketegangan dalam masyarakat karena fungsi hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Jadi hukum harus mampu mewujudkan tentang keadilan, kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.

Masih banyak lagi yang para Hamba Tuhan perlu mengetahui dan memahami seluk beluk hukum yang berlaku di negara kita, sebagai bekal dalam pelayanan penggembalaan jemaat  dan/ atau penginjilan. Mengingat sekarang ini begitu banyaknya produk hukum berupa undang-undang/ peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh Lembaga Legislatif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Serta hukum itu menyangkut atau berhubungan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian para hamba Tuhan dapat dengan tulus namun cerdik menyikapi hukum yang salah satunya berupa undang- undang /peraturan daerah sehingga dapat terhindar dari jerat hukum. Hal-hal apa yang perlu dicermati dan bagaimana mengantisipasinya pada kesempatan lain kita akan pelajari. Semoga  materi sederhana ini bisa bermanfaat memberikan sedikit pengetahuan tentang hukum. Tuhan Yesus memberkati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: